Belajar Sejarah (Bagian III) P A N I T I A S E M B I L A N

0
187

Lensanaga.com

Sampai akhir dari masa persidangan BPUPKI yang pertama, masih belum ditemukan titik temu kesepakatan dalam perumusan dasar negara Republik Indonesia yang benar-benar tepat. Sehingga dibentuklah Panitia Sembilan guna menggodok berbagai masukan dari konsep-konsep sebelumnya yang telah dikemukakan oleh para anggota BPUPKI. Adapun susunan keanggotaan dari Panitia Sembilan tersebut adalah;

1. Ir. Soekarno (Ketua).
2. Drs. Mohammad Hatta (Wakil Ketua).
3. Mr. Raden Achmad Soebardjo Djojoadisoerjo (Anggota).
4. Mr. Prof. Mohammad Yamin, SH (Anggota).
5. Kyai Haji Abdul Wahid Hasjim (Anggota).
6. Abdoel Kahar Moezakir (Anggota).
7. Raden Abikusno Tjokrosoejoso (Anggota).
8. Haji Agus Salim (Anggota).
9. Mr. Alexander Andries Maramis (Anggota).

Sesudah melakukan perundingan yang cukup sulit antara kaum kebangsaan (pihak Nasionalis), dan kaum keagamaan (pihak Islam), maka pada tanggal 22 Juni 1945 Panitia Sembilan kembali bertemu dan menghasilkan rumusan dasar negara Republik Indonesia yang kemudian dikenal sebagai ‘Piagam Jakarta’ atau ‘Jakarta Charter’, yang pada waktu itu disebut-sebut juga sebagai sebuah “Gentlemen Agreement”.

Setelah itu, Ir. Soekarno sebagai ketua, melaporkan hasil kerja panitia kecil yang dipimpinnya kepada BPUPKI. Menurut dokumen tersebut, dasar negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut;

1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya,
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab,
3. Persatuan Indonesia,
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan,
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Rancangan itu diterima untuk selanjutnya dimatangkan dalam masa persidangan BPUPKI yang kedua. Di antara dua masa persidangan resmi BPUPKI itu, berlangsung pula persidangan tak resmi yang dihadiri 38 orang anggota BPUPKI. Persidangan tak resmi ini dipimpin sendiri oleh Ir. Soekarno yang membahas mengenai rancangan ‘Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945’, yang kemudian dilanjutkan pembahasannya pada masa persidangan BPUPKI yang kedua yang diselenggarakan pada 10 Juli sampai 17 Juli 1945.

#BelajarSejarah
#SemakinBanyakMembaca
#TernyataSemakinBanyakYangBelumKitaKetahui

#LensaSejarah

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here