Zulkarnain Amir Upaya Musyawarah Tidak ada Respon dari Subki E.Harun

0
8981

LENSA-NAGA.COM, Bandarlampung – Pendiri dan ahli waris Yayasan Pendidikan Saburai (YPS) mengaku sudah melakukan upaya musyawarah untuk menyelesaikan sengketa legalitas Ketua Pembina YPS, Drs. Subki E. Harun. Namun, upaya tersebut gagal lantaran tidak ada itikad baik dari pihak Subki E Harun.

“Pada awalnya para pendiri YPS telah mengupayakan penyelesaian secara musyawarah dengan melakukan dua kali kunjungan silaturahmi ke kantor YPS. Tapi tidak direspon dengan baik,” kata Zulkarnain Amir, SE ahli waris pendiri Amir Husin SH didampingi oleh Hertanto, Erie Hermawan dan Rieka Akuan para ahli waris pendiri YPS pemegang surat kuasa mutlak, di ruang kerjanya, Senin (20/4/2020).

Dikatakanya, ia dan ahli waris pendiri juga sudah mensomasi Subki E Harun sebanyak dua kali. Namun, lagi-lagi dari pihak Subki E Harun tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan ini.

“Saya yakin akan lebih baik diselesaikan secara musyawarah, sehingga dapat mengurangi dampak terhadap aktivitas civitas akademika (Universitas Saburai). Tapi tidak juga ada itikad baik,” jelasnya.

Zulkarnain Amir menjelaskan, sengketa yang terjadi adalah masalah hukum, yaitu adanya dokuman bukti atau fakta berupa akta yang untuk pertama kalinya mengangkat Subki Elyas Harun menjadi pembina. Dimana tertulis nama-nama
pendiri/pengurus dalam akta No. 1/2002 yang menghadap notaris bertindak untuk dan atas nama Drs. Subki Elyas Harun.. dst untuk penerbitan akta No.1(1-11-2002) tidak sama dengan nama-nama para pendiri YPS No. 18/1977yang sesuai AHU.

Bahkan, pada pasal 28 ayat (2) akta
No.1.(1-11-2002) tersebut (fakta yang tertulis dalam akta) menyatakan “Selanjutnya dari para penghadap yang hadir atau diwakili untuk pertama kalinya bertindak sebagai pendiri yayasan dan duduk sebagai anggota pembina adalah Drs. H. Subki Elyas Harun dst.

“Padahal status Subki E. Harun pada saat itu bukan pengurus, apalagi pendiri. Baik di akta No.18.(20-12-1977), maupun di akta No.63 (27-06-97) akta yang dipakai sebagai konsideran atau referensi penerbitan untuk pertama kalinya saudara Subki bertindak sebagai pendiri dan duduk sebagai anggota Pembina yaitu Akta No.1 (1-11-2002),” jelasnya.

Padahal, lanjut dia, jelas diatur dalam anggaran dasar akta pendirian YPS akta No.18.(20-12-1977) pasal 14 ayat (3) yang berbunyi untuk mengambil keputusan rapat yang sah, maka harus dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah pengurus yang hadir.

“Pada tahun 2002 itu dari tujuh orang pendiri dan oengurus YPS, tiga diantaranya sudah meninggal dunia dan keempat nama yang masih adalah, Hj. Maryati Akuan SH.MH, Hi. Amir Husin, SH, Drs. Hi. Murni Jusuf Nur dan Drs. Hi. Fauzi Saleh. Jadi paling sedikit harus dihadiri 3 orang pendiri dan pengurus alta No.18 (20-12-77) sehingga keputusan rapat tersebut quorum dan sah,” paparnya.

Menurutnya, dari bantahan yang disampaikan, pihak Subki E. Harun mengakui bahwa pendiri YPS sesuai akta No.18 (20-12-77). Tetapi, ia mempertanyakan mengapa pendiri YPS di dalam akta No: 1 (1-11-2002) menjadi berbeda.

“Sehingga menimbulkan perntanyaan atas dasar apa saudara Subki menyuruh orang untuk mengaku sebagai pendiri yang bertindak untuk dan atas nama Drs. Subki E Harun pada akta No.1(1-11-2002). Kemudian, siapa empat orang yang mengaku sebagai pendiri atau pengurus pada akta No 1 (1-11-2002) tersebut yang untuk pertama kalinya mengangkat Subki E Harun sebagai Pembina YP Saburai? dan statusnya dalam yayasan sebagai apa?. Seharusnya saudara Subki Elyas Harun dapat menjelaskan kepada kami para pendiri dan para ahli waris pendiri,” terangnya.

Selanjutnya, pada dokumen yang lain, yakni akta No.8 tahun 2007 tentang perubahan anggaran dasar merubah nama dari Yayayasan Pendidikan Saburai dirubah menjadi Yayasan Pendidikan Saburay.

“Dan adanya fakta berupa bukti dokumen akta No. 8 tahun 2007 telah kami sampaikan sebagai dokumen bukti permohonan gugatan ke Polda Lampung, pada tanggal 6 November 2019 bersamaan dengan permohonan gugatan pidana berkaitan dengan dugaan adanya pemalsuan nama-nama pendiri pada akta No.1 (1-11-2002) yang untuk pertama kalinya mengangkat saudara Subki Elyas Harun menjadi pembina. Tetapi pada bulan Februari 2020 nama “Yayasan Pendidikan Saburay” dirubah lagi menjadi Yayasan Pendidikan Saburai,” ucapnya.

Zulkarnain melanjutkan, setelah kurun waktu tahun 2007 sampai 2020, dugaan pemalsuan tanggal pendirian YPS menjadi tanggal 7 Januari 1984, menggunakan dasar akta pernyataan pengurus No.14 (7-1-1984). Padahal akta pendirian YPS sesuai AHU adalan akta No.18 (20 Desember 1977).

“Dan perubahan tanggal pendirian tersebut dimuat dalam website saburai pada tanjuk Tentang Kita. Kemudian di bulan Maret 2020 tanggal pendirian 7 Januari 1984 sudah dihapus dari website saburai. Tapi kami telah menyimpan rekam jejak digitalnya, dan ini berpotensi pelanggaran UU ITE. Serta beberapa temuan dokumen lainnya tentang adanya kejanggalan dalam pengelolaan YPS telah kami peroleh dan sedang kami pelajari,” lanjutnya.

Ia menambahkan, pendiri dan para ahli waris akan terus berjuang untuk meluruskan sejarah dengan mengembalikan hak konstitusi pendiri yayasan sesuai dengan pesan dan cita-cita luhur para pendiri YPS.

“Pedoman UU No: 16/2001 tentang Yayasan dan perubahannya No: 28/2004. Insha Allah dapat kita wujudkan bersama. ujar Zulkarnain Amir, SE, putra dari Bp. Hi. Amir Husin SH (Pendiri YPS) yang di-Amini oleh Hertanto SE,MM; Erie Hermawan SE,MM, dan Ny. Rieka Akuan, SE,” tambahnya.

Terkait hal tersebut, sampai saat ini Ketua Pembina YPS Drs.Subki E harun saat dihubungi melalui sambungan telephone tidak merespon. (Tim)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here